Ulasan buku Penjajahan Kapitalisme Bisnis Indonesia

Judul Buku: Penjajahan Kapitalisme/Penulis: Noorena Hertz/Penerbit: Nuansa Cendekia Bandung 2011/Tebal: 312 Halaman/Harga: Rp 39. 

Pada beberapa bulan terakhir ini demontrasi anti globalisasi kembali marak. Di Madrid, Spanyol, Hongkong, London, Amerika dan beberapa negara lain gugatan
terhadap lembaga koorporasi internasional dan juga organisasi perdagangan dunia (WTO) menegaskan bahwa kapitalisme tetap menyisakan problem.

Benar bahwa politik kapitalisme berjaya. Tetapi, menurut Noorena Herzt, Realitas global sekarang adalah realitas di mana raksasa-raksasa perusahaan yang telah berhasil mendelegitimasikan kekuasaan negara. Sekarang ini nampak terlihat jelas, sebuah dunia di mana konsumerisme dipersamakan dengan kebijakan ekonomi, tempat berbagai kepentingan perusahaan merajalela, tempat perusahaan-perusahaan memberlakukan jargonnya hingga ke gelombang udara dan mengendalikan negara dengan kekuasaan imperial.(halaman 16)

Akibatnya, keadilan, persamaan, hak asasi, lingkungan, dan bahkan isu-isu keamanan tersisihkan dari arena politik. Keadilan sosial berubah arti menjadi akses pasar. Jaringan-jaringan pengaman sosial telah diperlemah posisinya (halaman 18). Serupa dengan itu, kasus invansi AS ke Irak tahun 2002 lalu, dengan alasan terorisme yang sudah kita ketahui kebohongannya juga adalah bagian dari akses AS untuk meneguk minyak di negeri seribu satu malam itu.

Dalam kenyataannya, globalisasi juga “berprestasi” dalam menajamkan kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Selama ini banyak orang menganggap hanya negara-negara dunia ketiga yang terkena dampak globalisasi. Tapi dengan analisis cerdasnya, Noorena membuktikan AS sendiri terkena dampaknya. Selama sepuluh tahun setelah 1988, pemasukan keluarga-keluarga paling miskin di AS meningkat kurang dari 1%, padahal angka pemasukan itu melompat 15% bagi kelima orang terkaya.

Kota New York 20% termiskin memperoleh pendapatan tahunan rata-rata $10.700 sementara 20% terkaya mendapatkan $152.350. Gaji kalangan bawah tergolong sangat rendah. Jutaan orang AS yang bekerja dan satu dari lima anak AS kini hidup dalam kemiskinan, dengan 48% dari kalangan lapar AS adalah keluarga yang memiliki anak. (halaman 10)

“Kapitalisme telah berjaya,” teriak Noorena!, akan tetapi hasil rampasannya tidak dinikmati oleh semua orang. Globalisasi pada akhirnya tidak dimiliki oleh masyarakat dalam pengertian Negara. AS memang Negara kapitalis yang kaya, namun kekayaannya tidak secara otomatis dimiliki semua warganya, terutama warga AS yang berada di lapisan bawah.

Demikian sebaliknya, di negara-negara berkembang, globalisasi tidak lantas memiskinkan semua orang. Mayoritas warga memang miskin dan terbelakang, tapi mereka minoritas elit politik dan elit bisnis justru mendapat berkah dari datangnya era globalisasi. Para pengelola Negara berpolitik tanpa “ideologi”. Sekalipun menjadi regulator dalam badan hukum Negara dengan segenap kewenangannya, namun fungsi mereka tak lebih hanya sebagai kaki tangan lembaga-lembaga keuangan kapitalis.

Mereka nampak harmonis menjalin hubungan dengan elit politik ketimbang dengan para pemilihnya. Konstituen hanyalah batu loncatan bagi para politisi dalam meraih kekuasaan. Selanjutnya, platform pembelaan atas rakyat kecil menguap begitu saja setelah pelantikan jabatan-jabatan politik dilangsungkan.

Ketiadaan kemampuan pengelola Negara dalam merumuskan kebijakan yang pro rakyat membuat status sosial para elit politik terdelegitimasi. Rakyat sadar bahwa di dalam kekuasaan ada banyak konflik kepentingan para bisnisman yang berpolitik.

Rakyat semakin antipati terhadap politisi karena mereka enggan membela nasibnya. Akibatnya, demokrasi yang kini sedang merebak semenjak dasawarwa 1980-an dengan dukungan khas mobilisasi massa yang kokoh, kian memudar. Inilah yang menjadikan buku ini sangat relevan untuk melihat kelakuan politisi di Indonesia di era demokrasi sekarang ini.

Lebih jauh dari itu, buku ini memperlihatkan bahwa telah terjadi  pengambil alihan secara diam-diam (Silent Takeover). Maksudnya, peranan negara (bahkan dunia) secara diam-diam diambil alih oleh perusahaan.

Buku ini juga menunjukkan bahwa ekonomi lebih dipandang penting ketimbang politik; warga telah dicampakkan, dan konsumen adalah segala-galanya yang perlu diperhatikan. “Sebuah dunia yang disitu sumber-sumber perusahaan membuat kerdil sumber-sumber negara, dan kaum pebisnis melebihi tingkat prestasi para politisi.”(halaman 21). Mengutip Eric Hobsbawm (1999), ‘Partisipasi di pasar telah mengrantikan partisipasi dalam politik.”

Noorena memang skeptis terhadap kehidupan globalisasi. Tapi ia  mengakui tidak anti-kapitalisme, sebagaimana kaum kiri. Sekalipun sangat lugas mengkritik praktek bisnis, Noorena sebenarnya bukanlah intelektual anti-bisnis. Korporasi bagi Noorena bukanlah hal yang amoral, tetapi dalam penjelasannya, ia berpendapat korporasi memang bersifat ambivalen secara moral.

Di hadapkan pada pelbagai ekstrimitas kehidupan yang sulit kita terima ini, Noorena menawarkan agenda baru dalam rangka merevitalisasi politik dan memperbarui demokrasi. Sikap kontranya terhadap globalisasi bukanlah sikap yang ideologis ala aktivis kiri.

Noorena justru ingin menembus kevakuman perspektif yang selama ini dipakai oleh kelompok anti-globalisasi. Namun demikian kata Noorena, “jelaslah bahwa buku saya ini dimaksudkan secara tanpa malu-malu sebagai pro-rakyat, pro-demokrasi, dan pro-keadilan.”[]

Faiz Manshur. Penulis Independen, Tinggal di Bandung